Akidah Kita Berdasarkan Akal dan Naql Sedangkan Syariah Kita Hanya Berdasarkan Naql Semata
Diterjemahkan dari Majalah Al Wa’ie nomor 07
“penilaian/jugdment rasional”
Pada zaman modern ini, di kalangan Ulama, muncul metode pendekatan baru dalam berinteraksi dengan hukum-hukum syara’. Barangkali, (akibat dari) metode itu bukanlah sesuatu yang disengaja, bahkan mungkin tidak pernah terfikir untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang disengaja, jika tidak, niscaya hal itu menjadi suatu kecacatan pada diri para ulama. Kami hanya menyatakan bahwa metode yang mereka gunakan -nanti akan kami sebutkan- sedikit banyak telah menyebabkan kerusakan pemahaman di tengah umat islam, itu karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam.
Mungkin para ulama dan sebagian besar umat Islam menyadari sepenuhnya kesalahan dari apa yang disebut “metode penilaian rasional” terhadap hukum-hukum syariat Islam. Hanya saja, kondisi lingkungan -yang sedemikian rupa- telah menyebabkan paham “penilaian rasional” ini menjadi berkembang luas di kalangan umat Islam.
Yang kami maksud dengan “penilaian rasional” adalah bahwa kaum muslimin pada hari ini -kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhannya- beranggapan bahwa mereka dapat melakukan jugdment (penilaian), apakah hukum-hukum syara’ itu sah atau tidak, seolah-olah keabsahan dan ketidak-absahan hukum syara’ itu ditentukan oleh akal manusia.
Tikaman Terhadap Islam
Pada masa-masa terakhir, muncul banyak tulisan yang memuat keunggulan-keunggulan Islam dari aspek kesesuaian hukum-hukum syara’ dengan perkembangan yang terjadi pada masa tersebut. Yang kami maksud dengan masa-masa terakhir adalah rentang waktu mulai dari akhir abad lalu (ke-14 H) sampai hari ini. Dalam rentang wuktu ini, perang pemikiran di negeri-negeri Islam semakin menjadi-jadi. Serangan kaum orientalis terhadap Islam dan hukum syariatnya semakin tajam. Kadang kala mereka menyerang hukum-hukum syara’ dengan tuduhan bahwa hukum-hukum tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan kemudian berkembang menjadi dakwaan bahwa islam menyebabkan kerusakan dan mafsadat. Terdapat beberapa hukum syara’ dalam fiqh islam yang dikenal baik di kalangan tersebut, sehingga relatif mudah bagi mereka untuk mencerca syariah Islam -dengan kaca mata pemahaman Barat- melalui hukum-hukum tersebut . Di antara hukum-hukum itu adalah masalah poligami, kehalalan budak, pakaian syar’i wanita, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang lain seputar masalah sistem interaksi, ekonomi, dan juga sistem politik di dalam Islam.
Sebagian dari kaum muslimin yang merasa gerah dengan tingkah para pencela tersebut berusaha melawan mereka dengan menampakkan kebaikan-kebaikan dan membela hukum-hukum syara’. Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk membela Islam, hanya saja, metode yang mereka gunakan menyebabkan Islam menempati posisi yang lemah. Sejak itu, berkembanglah “penilaian rasional” terhadap hukum-hukum syara’ terkait dengan kekesuaiannya dengan fakta yang ada dan kelayakkannya untuk diterapkan. Kaum muslimin memulai dengan beberapa pokok bahasan, yang paling penting adalah pembahasan mengenai keindahan-keindahan yang ada di dalam hukum Islam. Dengan itu, mereka membalikkan metode penerimaan terhadap hukum-hukum syara’, mereka menggambarkan Islam sebagai kumpulan nilai-nilai ideal, dan sebagai sebuah sistem yang mengandung segala kebaikan, kebajikan dan nilai-nilai yang terpuji.
Benar, mereka telah mengijinkan diri mereka sendiri untuk menguatkan hukum-hukum syara’ dengan apa yang menurut pandangan mereka tergolong kebajikan, nilai-nilai kebaikan dan moralitas. Sayangnya, kaum muslimin belum memahami rambu-rambu terkait dengan hal ini, sehingga mereka mulai beranggapan bahwa segala hal yang menurut penilaian mereka bukan merupakan kebaikan dan bajikan maka akal tidak dapat menerima bahwa ia merupakan bagian dari Islam. Kemudian, lahirlah metode tertentu di kalangan kaum muslimin dalam menerima hukum-hukum syara’, yaitu jugdment (penilaian) terhadap hukum syara’ . Yang pertama, jika menurut mereka hukum tersebut tidak tergolong bijak, baik dan sempurna, maka ia tertolak, karena akal tidak dapat menerima bahwa ia berasal dari Islam, meski sekuat apapun dalilnya.
Sebab Pensyari’atan Hukum Syara’
Adalah fakta bahwa hal ini merupakan perkara yang pasti terjadi. Kaum muslimin membaca bahwa ada “sebab” dalam setiap hukum syara’ yang mereka pelajari. Artinya, pada setiap hukum syara’ yang diturunkan oleh Allah terdapat “sebab”, yang menjadi alasan kenapa Allah menurunkan hukum tersebut. ٍSementara itu para pemikir sibuk meneliti keberadaan “hikmah” (dari setiap hukum syara’). Pertanyaan yang otomatis muncul terkait setiap hukum syara’ yang ada adalah: “hikmah apakah yang terkandung dari hukum syara’ ini?” Lebih dari itu, sebab tersebut haruslah merupakan kebaikan, dengan kata lain, dia merupakan sesuatu yang keberadaannya berguna untuk menolak kerusakan atau menggapai kemaslahatan. Dari sini dinyatakan bahwa sebab dari pengharaman khamr adalah untuk menolak madharatnya yang tak terhitung itu, sedangkan sebab dari pengharaman daging babi tidak lain juga untuk menolak madharatnya, demikian seterusnya. Metode dalam menerima hukum syara’ seperti ini adalah salah, ditinjau dari tiga segi:
Yang pertama: Sesungguhnya dalam pernyataan itu terdapat klaim bahwa Allah Ta’ala menurunkan hukum tersebut karena sebab yang demikian, padahal tidak ada informasi dari Allah ‘Azza wa Jalla tentang hal itu. Lantas dari mana kita bisa mengatakan bahwa Allah Ta’ala mengharamkan khamr karena sebab yang seperti itu, atau karena hikmah yang seperti ini dan itu? Siapakah yang telah memberi informasi kepada kita bahwa Allah Ta’ala mewajibkan sholat karena sholat mengandung “pembinaan-jiwa” sebagai mana dikatakan oleh sebagian orang? Tidak samar lagi bahwa di dalam hal ini terdapat sikap lancang dan yang melampaui batas.
Kedua: sebagian besar hukum-hukum syara’ dalam fiqh merupakan masalah yang diperselisihan oleh para imam mujtahid. Dengan pengecualian sebagian hukum syara’ yang qoth’i yang dinyatakan dalam Al-Qur’an atau hadits mutawatir yang dilalah (pengertiannya) juga qoth’i, para ahli fiqh tidak memiliki bersepakat terhadap hukum-hukum syara’. Seandainya kita menganggap bahwa sebab dari pengharaman sesuatu adalah “ini”, lanatas bagaimana kita bisa menjelaskan jika terdapat hukum syara’ lain yang diistinbathkan oleh mujtahid lain yang berbeda dengan hukum yang pertama? Lantas bagaimana sesuatu bisa menjadi sebab atau hikmah dalam kondisi yang demikian? Benar-benar sangat mengherankan.
Yang ketiga: dan ini yang paling genting, sebagian besar kaum muslimin ketika berusaha memahami sesuatu, tidak dapat memahami hakekatnya. Maka apabila kita nyatakan bahwa selalu terdapat hikmah di balik setiap hukum syara’, dan bahwa hikmah ini pasti ada untuk menolak mafsadat atau untuk merealisasikan maslahat lantas apa yang bisa kita perbuat jika terdapat dalil syara’ yang menetapkan suatu hukum yang “aneh” dan tidak mungkin diselidiki hikmahnya? Apakah lantas kita menolak hukum tersebut hanya karena kita mampu menjumpai “sebab” atau “hikmahnya”?
Pada faktanya, poin ini telah menjadi masalah besar bagi kaum muslimin. Seorang muslim yang mendeskripsikan Islam sebagai kumpulan nilai-nilai ideal, maka ia akan segara tersentak ketika menjumpai hukum syara’ yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh sementara pada hukum tersebut tidak terdapat hikmah yang tampak. Maka masalah ini telah melahirkan perkataan: “tidak dapat diterima akal bahwa hukum ini berasal dari Islam”, seraya menolak semua dalil dan ijtihad yang ada.
Masalah batasan aurat budak wanita -yang ditolak oleh banyak kalangan- dapat menunjukkan betapa gentingnya poin ini. Hukum yang dikenal luas adalah bahwa aurat budak wanita adalah seperti aurat laki-laki (dimana para ahli fiqh berbeda pendapat apakah di antara pusar sampai lutut ataukah kurang dari itu)! Maka apabila seorang muslim menyangka bahwa -misalnya- pensyariatan hijab bagi wanita semata-mata untuk menutup (aurat) dan untuk menjaga akhlaq, lantas apa yang dapat kita lakukan dengan hukum (batasan aurat budak wanita) ini? Mungkin sebagain ulama yang menyibukkan diri dalam menggali “hikmah” di balik hukum syara’, yang mana mereka memiliki level ilmu dan kepahaman yang cukup, dengan kedudukan ini mereka akan aman dari ketergelinciran. Akan tetapi, sebagian besar kalangan awam yang meyakini adanya “hikmah” di balik setiap hukum syara’ tidak memiliki cukup kesadaran dan keterangan mengenai hal yang seperti ini, sehingga mereka tidaklah aman ketika menghadapi kejutan-kejutan yang demikian.
Dan mereka pun tunduk dengan sepenuhnya
Kami telah menjelaskan kesalahan metode ini dalam menerima hukum syara’, maka kemudian merupakan keharusan bagi kami untuk menjabarkan metode yang benar dalam menerima hukum-hukum syara’. Allah Ta’ala berfirman,
“فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”
“Maka demi Tuhanmu, (pada hakekatnya) mereka tidak beriman sedemikian sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim atas apa saja yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak menjumpai keberatan di dalam diri mereka terhadap apa yang kamu putuskan dan mereka tunduk dengan sepenuhnya” (TQS An Nisa 65).
Dalam ayat ini terdapat penunjukkan yang jelas mengenai urgensi taslim (ketundukkan) kepada semua hukum syara’ yang datang dari Nabi saw, atau kepada segala hukum yang dibawa oleh Kitabullah. Dan wajib bagi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum syara’ selama hukum tersebut datang dari Allah (atas selama diduga kuat bahwa ia datang dari Allah). Dan dalam kondisi seperti ini, wajib agar tidak ada lagi keberatan dalam jiwa seorang muslim untuk menerima hukum tersebut.
Menjadi pendapat yang terkenal di kalangan ulama bahwa kata “Islam” itu berasal dari kata “taslim” (ketundukkan), sebab, seorang muslim adalah orang yang tunduk kepada segala hal yang datang dari Allah Ta’ala. Demikian juga dengan hukum syara’, (wajib tundukk kepadanya), karena ia digali dari nash-nash syara’ melalui metode yang syar’i, bukan karena sebab yang lain. Wajib bagi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum syara’ meskipun dalam pandangannya ia terlihat seperti tidak baik, meski sulit baginya untuk menerimanya, dan meski hukum tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. kaidah Syar’iyah yang berlaku di kalangan ahli fiqh mengatakan, “hal yang terpuji adalah yang dipuji oleh syara’, hal yang tercela adalah yang dicela oleh syara’”. Sehingga, selama sebuah hukum itu merupakan hukum syara’, maka ia pastilah terpuji, dan pasti di balik hukum tersebut terdapat hikmah yang diketahui oleh Allah Ta’ala, baik hikmah itu padat dijangkau oleh akal maupun tidak, baik Allah menginformasikan hikmah itu kepada kita maupun tidak. Dengan cara seperti inilah hukum itu dipandang. Maka jika hukum tersebut benar-benar terdapat di dalam Al Qur’anul Karim atau di dalam sunnah Rasul saw maka penerapannya sepenuhnya akan mengandung kebaikan, namun jika tidak terdapat (dalam Al Qur’an dan Sunnah) maka tidaklah demikian. Dengan demikian, syariat itu menjadi standar dalam menetapkan mana yang terpuji dan mana yang tercela, bukanlah fakta dan kesesuaian hukum dengan fakta tersebut.
Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi akal dalam penentuan hukum-hukum syara’, kecuali dalam batas kadar yang layak baginya, yakni sekedar untuk memahami hukum syara’ itu. Secara mutlak tidak dibolehkan untuk menjadikan akal sebagai hakim dalam menilai hukum syara’. Ini berbeda dengan aqidah. (dalam aqidah) yang dituntut dari setiap muslim adalah menggunakan akalnya pada realitas yang ada untuk memahami keberadaan Allah dan kenabian Muhammad saw. Atas dasar itu, apabila aqidah itu didasari oleh akal, maka berbeda halnya dengan syariah, jalan satu-satunya untuk mengenali syariah adalah naql (riwayat) yang diambil dari Muhammad saw. [ttx]
عَقيدَتُنَا عَقْلٌ وَنَقل أمَّا شَريعَتُنَا فنقلٌ فَقَط
المحاكمة العقلية
ظهر في العصر الحديث منهج جديد عند علماء المسلمين في التعاطي مع أحكام الشرع الإسلامي. وربما لم يكن هذا المنهج مقصوداً لذاته – بل لا يُعقل أن يكون مقصوداً وإلا كان إساءة من علماء المسلمين، وإنما نقول إن منهجهم الذي سنأتي على ذكره، قد أدّى إلى إساءة فهمه من قبل الأمة الإسلامية لشدّة ضعف فهم الإسلام لديها.
انه منهج المحَاكَمَةِ العقلية لأحكام الشرع الإسلامي. ولعل علماء المسلمين، أو غالبيتهم، مدركون تماماً خطأ هذا النهج، لكن ظروفاً معينة أدّت إلى أن تصبح المحاكمة العقلية أمراً شائعاً عند المسلمين.
والذي نعنيه بالمحاكمة العقلية هو أن المسلمين اليوم – إلا من رحم ربي – يظنون أن بإمكانهم الحكم على الأحكام الشرعية، وعلى مدى صلاحها أو فسادها، وكأنَّ الصلاح والفساد يحدّده العقل البشري!
مطعن في الإسلام!
ظهر في الآونة الأخيرة مؤلفات كثيرة تحاول إظهار محاسن الإسلام من خلال إظهار صلاح الأحكام الشرعية فيه. ونعني بالآونة الأخيرة الفترة الممتدة من أواخر القرن الماضي وحتى هذا اليوم. ففي هذه الفترة، اشتد الغزو الفكري لبلاد المسلمين، وانبرى كثير من المستشرقين يطعنون في الإسلام وأحكامه الشرعية. وعمد هؤلاء تارةً إلى وصف أحكامه الشرعية بأنها لا توافق العصر، وطوراً بأنها تؤدّي إلى الفساد والمفسدة. وقد اشتُهر لدى هؤلاء أحكامٌ شرعية في الفقه الإسلامي كان سهلاً عليهم، بمفاهيمهم الغربية، أن يطعنوا في الإسلام من خلالها. ومن هذه الأحكام تعدد الزوجات، وإباحة الرقِّ، ولباس المرأة الشرعي، وغيرها كثير من الأحكام التي تتراوح ما بين النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الإسلام.
وقد تصدى الغيّورون من المسلمين لهؤلاء الطاعنين، وحاولوا إظهار محاسن الإسلام، ودافعوا عن أحكامه الشرعية. ورغم أن هدف هؤلاء العلماء كان الدفاع عن الإسلام، إلا أن منهجهم قد أدى إلى إظهار الإسلام في موقف الضعف. ومنذ ذلك الحين، انتشرت المحاكمة العقلية لأحكام الشرع، وملاءمتها للواقع، وصلاحيتها للتطبيق. وانبرى من المسلمين فئات همّها البحث عن محاسن ما في الإسلام من أحكام. وبذلك عكَس هؤلاء تلقِّي الأحكام الشرعية: فصاروا يصوّرون الإسلام. بأنه مجموعة مثاليات، وأنّه نظام يشتمل على كل ما هو خير وصالح وحسن.
نعم، لقد سمح هؤلاء لأنفسهم أن يؤيّدوا الأحكام الشرعية بما رأَوْا فيها من صلاح وقيم وأخلاق. ولكن المسلمين لم يدركوا حدود هذا الأمر، فظنّوا أن ما لم يكن خيراً وصالحاً في نظرهم لا يُعْقلُ أن يكون من الإسلام. وأصبح لِتَلَقّي الأحكام الشرعية منهج خاص عند المسلمين: وهو محاكمة هذا الحكم الشرعي أولاً: فإذا لم يكن صالحاً وخيراً ومثالياً في نظرهم فان هذا الحكم يُردّ لأنه لا يعقل أن يكون من الإسلام، مهما كانت قوة دليله.
(سبب) الحكم الشرعيّ
والواقع أن هذا أمر بديهي لا بد أن يحصل. فالمسلون يقرأون مع كل حكم شرعي يتعلمونه (سبباً) لذلك الحكم. وغدا لكل حكم شرعي أنزله الله (سبب) أنزله الله تعالى من أجله، (وحكمة) يدأب المفكرون على البحث عنها. وصار السؤال يطرح نفسه مع كل حكم شرعيّ: ما هي (الحكمة) من هذا الحكم الشرعي؟ وهذا (السبب) لا بد أن يكون خيراً، أي أن يكون لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة. لذلك كان (سبب) تحريم الخمر دفع مضارِّهِ التي لا تُحصى، (وسبب) تحريم لحم الخنزير أيضاً دفع مضارِّه، وهكذا.
وهذا المنهج في تلقّي الأحكام الشرعية خاطئ من ثلاثة وجوه:
الأول: أن في ذلك إخبار عن الله تعالى أنه أنزل ذلك الحكم لسبب كذا مما لم يخبرنا به عزّ وجلّ. فمن أين لنا أن نقول إن الله تعالى حرّم الخمر لهذا السبب أو لذلك، أو لهذه الحكمة أو تلك؟ ومن أخبرنا أن الله تعالى فرض الصلاة لأن فيها رياضة للنفس كما يقول البعض؟ ولا يخفى أن في ذلك تجاوز وتماد.
الثاني: أن معظم الأحكام الشرعية في الفقه إنما هي خلافية، اختلف فيها الأئمة. فباستثناء بعض الأحكام القطعية التي وردت في القرآن أو في الحديث المتواتر مما كانت دلالته قطعية، لم يتفق الفقهاء على أي حكم شرعي. فلو اعتبرنا أن سبب تحريم هذا الحكم هو كذا، فكيف نبرّر أن هناك حكماً شرعياً آخر استنبطه مجتهد آخر يخالف الحكم الأول؟ فكيف تكون (الحكمة) أو (السبب) حينذاك؟
صدمة كبيرة!
الثالث: وهو الأخطر، أن كثيراً من المسلمين فهموا الأمر على غير حقيقته. فإننا إذا قررنا أن لكل حكم (حكمة) وراءه، وأن هذه (الحكمة) لا بد وأن تكون لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة، ماذا نفعل لو أن الدليل الشرعي قضى بحكم شرعي غريب لا يمكن تصور حكمته؟ هل نرد ذلك الحكم لمجرّد أننا لم نجد له (سبباً) أو (حكمة)؟
الواقع أن هذه النقطة قد سببت إشكالاً كبيراً عند المسلمين. فالمسلم الذي يتصور أن الإسلام إنما هو مجموعة مثاليات، هذا المسلم يصاب بصدمة لو أنه اطّلع على حكم شرعي قال به بعض الفقهاء وليس فيه حكمة ظاهرة، وقد يؤدي به الأمر إلى القول: لا يعقل أن يكون ذلك من الإسلام، رافضاً كل الأدلة والاجتهادات!
وقضية عورة الأَمَةِ يحتّج بها كثيرون للدلالة على خطورة هذه النقطة. فالحكم المشهور هو أن عورة الأَمَةِ هي عورة الرجل (والتي اختلف الفقهاء بين أن تكون من السرّة إلى الركبة أو أقل من ذلك)! فإذا كان المسلم يظنّ أن شِرْعَةَ الحجاب للمرأة مثلاً، إنما كانت للسَتر ولصون الأخلاق، فماذا يفعل بهذا الحكم. ولعل علماء المسلمين الذين اشتغلوا بالبحث عن (الحكمة) وراء الأحكام الشرعية، كانوا على درجة من العلم والفهم، بحيث يأمنون من الوقوع في هذه المطبّات. لكن عامّة الناس، والذين اعتادوا على البحث عن (الحكمة) وراء الأحكام الشرعية لم يكونوا على وعي وبيّنة على مثل هذه الأمور، فلم يأْمنوا مثل هذه الصدمات.
{ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
أما وقد بيّنا خطأ هذا المنهج في تلقي الأحكام الشرعية، فلا بد لنا أن نعرض للمنهج الصحيح لتلقي مثل هذه الأحكام.
قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } . ففي هذه الآية دلالة صريحة على ضرورة التسليم بما ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من أحكام شرعية، أو بما جاء في كتاب الله. وعلى المسلم أن يسلّم بالحكم الشرعي ما دام من عند الله (أو ما دام قد غلب على الظن أنه كذلك)، وحينذاك يجب أن لا يبقى في نفس المسلم أيّ حرج من تقبل هذا الحكم.
والمشهور عند العلماء أن كلمة (الإسلام) إنما أصلها من التسليم، لأن المسلم هو الذي يسلِّم بما جاء من عند الله تعالى. فالحكم الشرعي هو كذلك لأنه استُنبط بالطرق الشرعية من النصوص، وليس لأي سبب آخر. وعلى المسلم التسليم به مهما تراءى له أنه غير صالح، ومهما صعُب عليه تقبلُه، ومهما خالف هواه.والقاعدة الشرعية عند الفقهاء أن (الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع). فما دام الحكم شرعياً فلا بد أن يكون حسناً، ولا بد أن يكون هناك حكمة يعلمها الله تعالى وراء هذا الحكم، أدركها العقل أم لم يدركها، أخبرنا بها الله تعالى أم لم يخبرنا بها. وبذلك يُنظر في الحكم. فإذا كان قد ورد في القرآن الكريم أو جاء في سنة الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فإن الخير كل الخير في تطبيقه، وإذا لم يرد لم يكن كذلك. وبذلك يكون الشرعُ مقياس الحُسن والقبح، وليس الواقعُ وملاءمةُ الحكم له.
ولذلك لا محلّ للعقل في الأحكام الشرعية إلا بمقدار ما يلزم لفهمها ولا يجوز مطلقاً أن نتخذ العقل حَكَماً في الأحكام الشرعية. وذلك عكس العقيدة، فإن المطلوب من المسلم أن يعمل عقله في الواقع ليتوصل إلى وجود الله، وإلى نبوّة محمد-صلى الله عليه وسلم-. لذلك، فإذا كان سبيل العقيدة هو العقل، فإن سبيل الشريعة الوحيد هو النقل عن محمد-صلى الله عليه وسلم-.
